Kurator adalah pihak, baik perorangan maupun Balai Harta Peninggalan, yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang dinyatakan pailit. Kurator mengambil alih kendali atas aset debitur pailit dan memastikan distribusi aset kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, Pengurus adalah pihak yang ditunjuk pengadilan dalam proses PKPU untuk bersama debitur mengawasi dan mengelola aset debitur selama masa penundaan pembayaran utang. Pengurus memastikan debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan harta selama PKPU berlangsung dan membantu merumuskan rencana perdamaian dengan kreditur. Layanan Pengurus/Kurator LS Law berarti tim kami dapat berperan sebagai pihak tersebut jika ditunjuk pengadilan, atau mendampingi Kurator/Pengurus lain dalam mengamankan kepentingan hukum klien selama proses berlangsung.

Anda akan berhubungan dengan Kurator ketika pernyataan pailit sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam situasi tersebut, debitur dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan terdaftar minimal dua kreditur. Kurator akan otomatis ditunjuk pengadilan pada saat putusan pailit diucapkan untuk segera mengamankan aset debitur pailit. Sementara itu, Pengurus dibutuhkan ketika diajukan PKPU. PKPU diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit, dengan tujuan memberi waktu bagi debitur dan kreditur untuk merundingkan rencana perdamaian atau penyelesaian utang. Begitu PKPU sementara dikabulkan, pengadilan akan menunjuk Pengurus yang bekerja bersama debitur selama periode PKPU tersebut. Jadi, jika Anda sebagai debitur atau kreditur menghadapi kesulitan utang dan mempertimbangkan langkah hukum, inilah saatnya berkonsultasi dengan LS Law. Kami akan membantu menilai apakah perlu mengajukan PKPU terlebih dahulu atau langsung pailit, dan mendampingi Anda sepanjang prosedur.

Ya. LS Law memastikan bahwa layanan Kurator/Pengurus kami ditangani oleh profesional bersertifikat resmi. Beberapa anggota tim kami memiliki izin Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lisensi ini hanya diberikan kepada individu yang telah memenuhi syarat pengalaman, lulus pendidikan khusus kepailitan, dan tergabung dalam asosiasi profesi Kurator/Pengurus, seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, atau Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Dengan lisensi tersebut, anggota tim LS Law berwenang ditunjuk sebagai Kurator/Pengurus oleh Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia. Hal ini memastikan kompetensi dan legalitas kami dalam menjalankan tugas tersebut.

Proses kepailitan dan PKPU melibatkan hak-hak keuangan berbagai pihak dan prosedur hukum yang ketat dalam waktu singkat. Kurator/Pengurus berpengalaman memahami seluk-beluk hukum kepailitan, sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat untuk melindungi aset serta hak kreditur/debitur. Misalnya, kurator berpengalaman tahu cara efektif mengamankan aset debitur sejak putusan pailit keluar, melakukan inventarisasi, dan mencegah penggelapan aset. Pengurus berpengalaman tahu langkah-langkah memastikan debitur tidak merugikan harta selama PKPU, serta piawai memfasilitasi negosiasi perdamaian antara debitur dan para kreditur. Jika Anda memilih tim tanpa pengalaman, ada risiko proses terhambat, aset debitur tidak terkelola optimal, atau hak-hak Anda terabaikan. LS Law dengan rekam jejak yang kuat menjamin profesionalisme dalam setiap tahapan, sehingga proses PKPU/pailit dapat selesai dengan efektif dan hasil yang seimbang bagi semua pihak.

Tidak. Meskipun kantor fisik kami berlokasi di Jakarta dan Semarang, layanan LS Law mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tim kami siap bepergian dan hadir di pengadilan manapun sesuai kebutuhan kasus klien. Dalam era digital saat ini, banyak koordinasi dan komunikasi juga bisa dilakukan secara virtual, sehingga jarak bukan hambatan bagi kami untuk memberikan layanan terbaik. Jadi, di mana pun Anda berada – di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua – Anda dapat mengandalkan LS Law untuk menangani perkara PKPU atau kepailitan Anda. Jaringan nasional kami memastikan bahwa kami memahami kondisi lokal dan regulasi setempat, sehingga strategi kami tetap efektif di setiap daerah.

Biaya penanganan kasus PKPU/pailit di LS Law tergantung pada kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan. Setiap kasus memiliki karakteristik unik – misalnya jumlah kreditur, volume aset yang harus dikelola, hingga kemungkinan adanya litigasi tambahan – yang semuanya mempengaruhi beban kerja Kurator/Pengurus. LS Law menerapkan prinsip transparansi biaya: setelah konsultasi awal dan kami memahami gambaran kasus Anda, kami akan menyusun proposal biaya yang wajar dan rinci. Skema pembayaran pun fleksibel sesuai tahapan pekerjaan, seperti biaya permohonan awal atau success fee jika relevan. Tujuan kami adalah memberikan layanan berkualitas dengan biaya yang kompetitif. Kami pastikan tidak ada biaya tersembunyi; semua akan diinformasikan di depan melalui surat kuasa atau perjanjian jasa hukum. Dengan demikian, klien dapat memperoleh manfaat maksimal dari layanan kami tanpa kekhawatiran atas pengaturan biaya.