Pemalang, 16 November 2026. Suasana Balai Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tampak berbeda pada Senin sore itu. Sejak pukul 15.00 WIB, ratusan warga memadati pendopo balai desa untuk mengikuti Sosialisasi Pembangunan Pabrik PT Adonia Footwear Indonesia (AFI), sebuah investasi sektor alas kaki padat karya yang akan berdiri di wilayah desa mereka. Kegiatan ini dihadiri jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, Camat Randudongkal, Kepala Desa Karangmoncol, anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PDI Perjuangan (Komisi A dan Komisi B), serta anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Turut hadir PT Ganis Sinar Mulia selaku vendor pekerjaan cut and fill pada lokasi rencana pembangunan pabrik.
Pada kesempatan tersebut, Dr (c). Luhut Sinaga, S.H., M.H., CTL, Managing Partner LS LAW, bersama tim Corporate Division hadir selaku kuasa hukum perseroan. Kehadiran tim hukum bukan sekadar pendamping administratif: forum ini dirancang sebagai audiensi terbuka tiga arah antara jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, sehingga setiap pertanyaan, harapan, maupun kekhawatiran warga dapat dijawab langsung dengan rujukan hukum yang jelas. Pendekatan yang ditempuh LS LAW memadukan kearifan lokal dengan kepastian aturan, agar kepentingan perseroan, kontraktor, warga, dan pemerintah daerah dari tingkat desa hingga kabupaten dapat diakomodasi secara seimbang. Di belakang layar, LSCO (PT Lentera Sejahtera Konsultan) selaku in-house legal consultant perseroan menangani peta jalan perizinan, kepatuhan ketenagakerjaan, dan aspek perpajakan investasi, sehingga klien mendapat satu pintu layanan dari litigasi hingga kepatuhan.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan masyarakat, Luhut Sinaga menyampaikan visi dan misi perseroan secara langsung. Pabrik AFI di Karangmoncol merupakan investasi sektor padat karya yang diharapkan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah, dengan mengutamakan warga lokal Desa Karangmoncol dan wilayah sekitarnya di Kabupaten Pemalang sesuai kebutuhan dan kualifikasi. Arah ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah yang mendorong investasi padat karya sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sebagaimana menjadi semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perseroan menegaskan bahwa seluruh hubungan kerja akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru berlaku sejak 28 Oktober 2026, termasuk ketentuan mengenai perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja, dan jaminan sosial.
"Investasi ini bukan hanya soal berdirinya bangunan pabrik. Ini soal kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Karangmoncol dan Pemalang. Tugas kami memastikan semua itu berjalan di atas rel hukum, patuh pada perizinan pusat dan daerah, dan tetap berpihak pada warga lokal." Dr (c). Luhut Sinaga, S.H., M.H., CTL · Managing Partner LS LAW · kuasa hukum PT Adonia Footwear Indonesia
Lebih jauh, Luhut memaparkan efek domino ekonomi yang lazim mengikuti berdirinya industri padat karya. Hadirnya tenaga kerja dengan penghasilan tetap akan menggerakkan permintaan atas rumah kos, warung makan, jasa transportasi, pasar tradisional, hingga usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan pabrik. Perputaran uang di tingkat desa meningkat, pendapatan asli daerah bertambah melalui pajak dan retribusi, dan rantai pasok lokal, mulai dari bahan pendukung produksi hingga jasa logistik, ikut tumbuh. Dalam pengalaman LS LAW mendampingi proyek kawasan industri dan pabrik manufaktur di Jawa Tengah, dampak pengganda semacam ini umumnya mulai terasa bahkan sebelum pabrik beroperasi penuh, yakni sejak tahap konstruksi yang kini sedang berjalan melalui pekerjaan cut and fill.
Yang paling menggembirakan dari forum ini adalah sikap masyarakat. Warga Desa Karangmoncol menyatakan dukungan penuh atas pembangunan pabrik, yang dituangkan secara terbuka melalui spanduk bersama dan disuarakan langsung dalam sesi dialog. Dukungan tersebut dibarengi harapan yang wajar: agar warga lokal diutamakan dalam rekrutmen, agar kesejahteraan masyarakat sekitar benar-benar meningkat, dan agar fasilitas umum desa ikut terbangun. Perseroan menyambut harapan itu dan menyampaikan bahwa investasi ini diharapkan turut memberi manfaat bagi fasilitas umum dan kehidupan sosial masyarakat sekitar, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Kerangka Kepatuhan dan Perizinan yang Dikawal LS LAW
- Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021): Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan izin sesuai tingkat risiko KBLI industri alas kaki.
- Persyaratan dasar: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.
- Kewajiban penanam modal berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 2007: tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), serta menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.
- Ketenagakerjaan: kepatuhan penuh pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang.
- Perizinan daerah: koordinasi berkelanjutan dengan DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, serta keselarasan dengan RTRW Kabupaten Pemalang.