Bagian 1Dua puluh tahun kemudian, buku pegangan pengadilan berganti

Mahkamah Agung resmi memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang baru. Untuk lingkungan peradilan umum, buku ini menjadi rujukan harian hakim, panitera, dan jurusita, sekaligus peta jalan yang wajib dibaca setiap advokat sebelum melangkah ke ruang sidang.

Buku II lama berlaku sejak tahun 2006. Dalam konsiderans keputusannya, Ketua Mahkamah Agung menilai pedoman tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, karena perkembangan ketatanegaraan, hukum materiil, hukum acara, dan teknologi informasi. Buku II 2026 menyerap dua perubahan besar: KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) dan rezim administrasi perkara serta persidangan elektronik (PERMA 1/2019 jo. PERMA 7/2022). Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing direktur jenderal badan peradilan setelah berkoordinasi dengan masing-masing ketua kamar.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Mahkamah Agung menyebut buku ini sebagai wujud tradisi benchbook: panduan yang taktis dan praktis agar penanganan perkara seragam di seluruh pengadilan, disparitas berkurang, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan benar-benar terwujud.

Isi Buku II dalam tiga pilar

Teknis administrasi pengadilan negeri

Dokumen pendaftaran, register, persidangan, upaya hukum, dan biaya perkara untuk pidana umum, pidana khusus dan sektoral, perdata umum, serta 16 jenis perkara perdata khusus hlm. 144-145

Teknis administrasi pengadilan tinggi

Tata kelola perkara banding: pidana biasa, pidana anak, tindak pidana korupsi, perlawanan, dan perkara perdata.

Teknis peradilan

Bagian yang paling substantif: cara hakim menerapkan hukum acara, dari dakwaan, alat bukti, dan upaya paksa sampai sita dan eksekusi.

Tujuh sorotan utama

Bagian 2 · Perkara pidanaDari surat dakwaan sampai alat bukti: aturan main yang berubah

Bagian teknis peradilan pidana kini merujuk langsung pada pasal-pasal KUHAP baru. Beberapa perubahan tampak kecil di atas kertas, tetapi berdampak besar pada strategi pembelaan.

Penyempurnaan surat dakwaan

Penuntut umum dapat menyempurnakan dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Penyempurnaan hanya boleh satu kali dan paling lambat 7 hari sebelum sidang dimulai, dengan salinan wajib dikirim kepada penyidik, terdakwa, dan advokat. Ps. 76 KUHAP · hlm. 302

Dakwaan batal demi hukum

Hakim memberi satu kali kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan melimpahkan kembali. Pelimpahan ulang diregister dengan nomor baru, penetapan penahanan baru (masa penahanan sebelumnya tetap diperhitungkan), dan diperiksa majelis hakim baru. Jika keberatan kembali diajukan, keberatan itu diputus bersama pokok perkara. Ps. 75 ayat (4)-(5) · hlm. 302-303

Bantuan hukum yang wajib

• Ancaman pidana mati, seumur hidup, atau penjara 15 tahun atau lebih: pejabat pada semua tahap wajib menunjuk advokat.
• Ancaman 5 tahun atau lebih dan terdakwa tidak mampu (dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah): juga wajib ditunjuk advokat.
• Penolakan didampingi harus dituangkan dalam berita acara. Jika terdakwa kemudian berubah pikiran, advokat ditunjuk dengan penetapan majelis tanpa mengulang sidang dari awal. Ps. 154-155 · hlm. 303-304

Delapan alat bukti pidana

Menurut Pasal 235 KUHAP, alat bukti terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. hlm. 305-306

Kelengkapan pelimpahan perkara

Daftar dokumen pendaftaran perkara acara biasa kini antara lain memuat: berita acara penolakan didampingi advokat (jika ada), surat keterangan penuntut umum bahwa tidak ada praperadilan yang sedang berjalan, perjanjian saksi mahkota beserta penetapan ketua PN (jika ada), dan untuk delik pers, dokumen hasil musyawarah Dewan Pers (jika ada). hlm. 5-7

Hak ingkar dan pengadilan ulang

Hakim wajib mundur bila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, hakim anggota, penuntut umum, advokat, atau panitera. Kewajiban yang sama berlaku bagi hakim ketua, hakim anggota, penuntut umum, dan panitera yang memiliki hubungan tersebut dengan terdakwa atau advokatnya. Bila dilanggar dan perkara sudah diputus, perkara wajib diadili ulang dengan susunan lain paling lambat 2 hari sejak putusan. Ps. 207 · hlm. 338-339

Bagian 3 · Perkara pidanaEmpat jalur baru menyelesaikan perkara pidana

Inilah bagian paling transformatif. Perkara pidana tidak lagi selalu berakhir dengan pemeriksaan penuh. Buku II mengatur peran hakim dalam empat mekanisme baru KUHAP, dilengkapi SEMA Nomor 1 Tahun 2026.

Bagian 4 · Perkara pidanaUpaya paksa di bawah pengawasan hakim

Buku II mempertegas bahwa tindakan yang membatasi hak seseorang, dari penahanan, pemblokiran harta, hingga larangan ke luar negeri, berada dalam kontrol pengadilan. Bagi advokat, di sinilah ruang pembelaan paling awal.

Praperadilan: enam objek

• Sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
• Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
• Ganti rugi dan/atau rehabilitasi atas perkara yang dihentikan;
• Penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana (diajukan pihak ketiga);
• Penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah;
• Penangguhan pembantaran penahanan.

Permohonan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, dan permohonan terkait upaya paksa maupun penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat diajukan bila tersangka melarikan diri atau berstatus DPO. Putusan praperadilan tidak dapat dibanding, kecuali putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tidak dapat diajukan kasasi maupun PK. Ps. 158-164 · hlm. 327-328

Penahanan: titik rawan hitungan

• Sisa masa penahanan penyidik tidak boleh dipakai penuntut umum; sejak perkara diregister di PN, sisa penahanan penuntut umum tidak boleh dipakai hakim.
• Tenggang waktu penahanan wajib disebut jelas dalam putusan.
• Uang jaminan penangguhan disimpan di kepaniteraan; bila terdakwa kabur dan tidak ditemukan dalam 3 bulan, uang jaminan menjadi milik negara. hlm. 317-318

Pemblokiran harta

1. IzinWajib izin ketua PN, dengan uraian tindak pidana, relevansi objek, serta bentuk dan tujuan blokir.
2. Paling lama 2 hariKetua PN wajib meneliti permohonan izin.
3. 1 tahunJangka waktu blokir; dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing 6 bulan, kecuali undang-undang khusus mengatur lain.
4. 2 × 24 jamKeadaan mendesak: blokir dilakukan lebih dulu, lalu persetujuan ketua PN diminta paling lama 2 × 24 jam.
5. 3 hari kerjaJika persetujuan ditolak, perkara dihentikan, atau praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah, blokir wajib dibuka.

Ps. 140 · hlm. 325-326

Larangan keluar wilayah Indonesia

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta instansi keimigrasian mencegah tersangka/terdakwa ke luar negeri paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang 1 kali paling lama 6 bulan. Ps. 141 · hlm. 326-327

Standar putusan pidana

• Putusan wajib memuat bagian khusus pertimbangan pedoman pemidanaan.
• Dissenting opinion tidak diperbolehkan jika terkait lamanya pidana.
• Petikan putusan ditandatangani hakim dan panitera segera setelah diucapkan. hlm. 339-340

Bagian 5 · Perdata umumBeracara di era domisili elektronik

Di perkara perdata, perubahan terbesar bukan pada teori, melainkan pada disiplin administrasi. Kesalahan kecil pada surat kuasa atau domisili elektronik dapat berujung pada kerugian besar bagi klien.

Panggilan sidang

• Panggilan elektronik dikirim ke penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya tercantum dalam gugatan atau yang telah menyatakan setuju, dan para pihak yang perkaranya sudah berjalan elektronik.
• Tergugat tanpa domisili elektronik, atau yang tidak hadir setelah dipanggil elektronik: dipanggil lewat surat tercatat.
• Pihak di luar negeri: elektronik jika domisilinya terverifikasi; jika tidak, melalui rogatori.
• Alamat tidak diketahui sejak awal: panggilan umum melalui situs web dan papan pengumuman pengadilan dan/atau pemda, atau media massa.
• Panggilan elektronik tidak dikenai biaya. hlm. 106-107

Siapa boleh menjadi kuasa

• Advokat yang memenuhi syarat Pasal 32 UU Advokat. Nama yang sekadar tercantum di surat kuasa tidak otomatis memberi hak beracara.
• Jaksa pengacara negara; pegawai kementerian, lembaga, atau badan usaha dengan surat kuasa khusus atau surat tugas.
• Posbakum hanya untuk konsultasi non-litigasi.
• Kuasa insidentil atas dasar hubungan keluarga sampai derajat ketiga, dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah. hlm. 410-411

Checklist surat kuasa khusus

1. Diunggah saat mendaftar; asli diserahkan pada sidang pertama.
2. Memuat identitas, termasuk domisili elektronik penerima kuasa dan prinsipal.
3. Spesifik: keperluan, subjek, dan objek tertentu.
4. Jika menyebut banding dan kasasi, tetap sah sampai kasasi.
5. Eksekusi dan PK wajib surat kuasa khusus baru.
6. Pencabutan upaya hukum oleh kuasa wajib disertai persetujuan tertulis prinsipal.
7. Kuasa substitusi hanya berlaku untuk satu kali persidangan sebagaimana disebut di dalamnya.
8. Kuasa yang dibuat di luar negeri mengikuti rezim Apostille (Perpres 2/2021). hlm. 411-413

Gugatan sederhana

Nilai materiil paling banyak Rp500 juta, hanya untuk wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, bukan sengketa tanah dan bukan perkara yurisdiksi pengadilan khusus. Tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Satu penggugat dan satu tergugat (kecuali kepentingan sama), dalam satu wilayah hukum, dan diselesaikan dalam 25 hari kerja sejak sidang pertama. PERMA 4/2019 · hlm. 404

Bukti elektronik di perdata

Informasi dan dokumen elektronik (termasuk hasil cetaknya) sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai UU ITE. hlm. 441-442

Bagian 6 · Perdata khusus dan pengadaan tanahKepailitan, arbitrase, dan konsinyasi ganti kerugian

Daftar administrasi Buku II (hlm. 144-145) memuat 16 jenis perkara perdata khusus, sedangkan bagian teknis peradilan (hlm. 484) merinci 14 jenis. Cakupannya antara lain kepailitan dan PKPU, HKI, PHI, sengketa partai politik, ormas, gugatan OJK, bank dalam likuidasi, keterbukaan informasi, arbitrase, BPSK, KPPU, pemeriksaan yayasan, dan lingkungan hidup. Berikut tiga yang paling sering bersinggungan dengan dunia usaha.

Kepailitan dan PKPU

• Syarat dasar: debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
• Pemohon khusus: kejaksaan (kepentingan umum); OJK bila debitornya bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan, asuransi, reasuransi, dana pensiun, Danantara, BUMN di bidang kepentingan publik, atau koperasi LKM; menteri koperasi bila debitornya koperasi.
• Permohonan diajukan secara elektronik dan ditandatangani advokat.
• Selama perkara kepailitan/PKPU berjalan, permohonan baru terhadap debitor yang sama tidak dapat diajukan; permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat dapat diajukan kembali.
• Kurator yang diusulkan wajib independen dan tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara (kecuali BHP). hlm. 484-487

Arbitrase

UU 30/1999 jo. PERMA 3/2023 · hlm. 585-587

Konsinyasi ganti kerugian pengadaan tanah

Instansi yang memerlukan tanah dapat menitipkan ganti kerugian ke pengadilan apabila:

• pihak yang berhak menolak bentuk atau besaran ganti kerugian hasil musyawarah tetapi tidak mengajukan keberatan;
• pihak yang berhak menolak ganti kerugian berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
• pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
• objek tanah sedang diperkarakan, dipersengketakan kepemilikannya, disita, atau dibebani hak tanggungan.

Ganti kerugian yang dititipkan berbentuk uang rupiah dan harus disetor ke rekening pengadilan bersamaan dengan panjar biaya perkara. Permohonan wajib menyebut, antara lain, SK penetapan lokasi, nilai ganti kerugian menurut penilai, dan berita acara musyawarah. PERMA 3/2016 jo. PERMA 2/2021 · hlm. 469-471

Bagian 7 · Checklist dan penutupSepuluh hal yang harus dikuasai praktisi

1. Baca Buku II bersama KUHAP baru dan SEMA 1/2026: ketiganya kini dibaca sebagai satu paket.
2. Pantau tenggat penyempurnaan dakwaan (satu kali, paling lambat 7 hari sebelum sidang).
3. Uji keabsahan cara perolehan setiap alat bukti, terutama bukti elektronik.
4. Tawarkan jalur keadilan restoratif sedini mungkin bila perkara memenuhi syarat.
5. Pastikan setiap pengakuan bersalah klien sukarela, didampingi, dan dipahami penuh.
6. Untuk korporasi, kaji peluang perjanjian penundaan penuntutan.
7. Catat tanggal pemblokiran dan pencegahan ke luar negeri; tagih pembukaan tepat waktu.
8. Cantumkan domisili elektronik yang valid di setiap surat kuasa dan gugatan.
9. Siapkan surat kuasa khusus baru untuk eksekusi dan PK, serta kuasa substitusi per sidang.
10. Dalam pengadaan tanah, ajukan keberatan tepat waktu agar hak klien tidak hanya berujung konsinyasi.

Glosarium singkat

Benchbook

Buku pegangan praktis hakim agar cara menangani perkara seragam di semua pengadilan.

Domisili elektronik

Alamat elektronik terverifikasi untuk menerima panggilan dan pemberitahuan sidang.

Keadilan restoratif

Penyelesaian melalui perdamaian pelaku dan korban dengan pemulihan kerugian.

Pengakuan bersalah

Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga perkara diperiksa dengan acara yang lebih singkat.

Penundaan penuntutan

Penuntutan ditangguhkan selama syarat dalam perjanjian dipenuhi, dengan pengesahan hakim.

Saksi mahkota

Pelaku berperan ringan yang bersaksi untuk mengungkap pelaku lain dalam perkara yang sama.

Praperadilan

Forum PN untuk menguji keabsahan tindakan aparat, seperti upaya paksa atau penghentian perkara.

Konsinyasi

Penitipan uang ganti kerugian di pengadilan ketika pembayaran langsung tidak dapat dilakukan.

Penutup

Buku II 2026 menggeser praktik peradilan umum ke arah yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih elektronik. Bagi advokat, konsultan hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum, buku ini adalah bacaan wajib. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, pesannya sederhana: prosedur kini sama pentingnya dengan substansi, dan pendampingan hukum sejak tahap awal menjadi kunci.